Kantor DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Kantor DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)



Efektivitas Kunjungan Kerja Luar Kota DPRD  2

Biaya yang dikeluarkan oleh DPRD Lumajang untuk membiayai studi banding bisa disebut tidak murah. Untuk kunjungan kerja yang cukup jauh misalnya, seluruh anggota DPRD ini harus menempuh perjalanan dengan moda transportasi udara, fasilitas menginap di hotel dan uang saku yang dihitung secara harian bagi setiap anggota. 

Menurut mantan anggota DPRD Lumajang ini, biaya yang dikeluarkan memang tidak kecil, karena mulai dari transportasi sampai fasilitas hotel semuanya menggunakan dana APBD termasuk uang sakunya. 

"Kalau luar pulau biasanya kita dapat biaya perjalanan dinas atau uang saku untuk setiap anggota DPRD. Biasanya per orang mendapatkan biaya perjalanan dinas hampir Rp 2 juta untuk satu hari. Jika tiga hari yang uang sakunya Rp 6 juta. Kemudian kali 50 anggota selama 3 hari," tegasnya kemudian. 

Perjalanan kunjungan kerja ini biasanya dikoordinir oleh pihak ketiga dari perusahaan jasa yang sudah tentukan melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan ini yang melakukan pengaturan perjalanan mulai dari penyediaan tiket, menentukan hotel tempat menginap dan akomodasi lainnya. 

"Sudah ada yang mengatur untuk perjalanan ini. Karena nilainya cukup besar, maka perjalanan ini sudah diatur oleh pihak ketiga, jadi kita tinggal berangkat saja," ujarnya kemudian. 

Soal besaran anggaran yang disiapkan dalam setahun, mantan politisi ini mengaku lupa karena semuanya tercantum dalam APBD yang membiayai seluruh agenda kunjungan kerja ini. 

"Kalau jumlah anggaran dalam setahun saya lupa, tapi memang cukup besar, karena untuk 50 anggota DPRD dan perjalanan yang cukup jauh dan bisa lebih dari dua hari," jelasnya kemudian. 


End of content

No more pages to load