Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq ketika memasang banner menandai akhir operasional PT. Mutiara Halim (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq ketika memasang banner menandai akhir operasional PT. Mutiara Halim (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)



Usai menutup secara resmi Timbangan Pasir Mutiara Halim, Wakil Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati menyatakan target PAD Pasir untuk tahun 2019 sebesar Rp. 37 Miliar. Target ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah pengelolaan tambang pasir di Kabupaten Lumajang.

Wabup mengatakan, seiring dengan banyak proyek infrastruktur di Jawa Timur, Pemkab sangat yakin target itu akan dicapai. Bahkan Wabup menyebut sampai dengan bulan Juni, target PAD dari pasir sudah masuk sebesar Rp 9 Miliar.

“Saat ini sejumlah proyek besar di luar Lumajang belum semuanya dimulai. Walau begitu PAD dari sektor pertambangan ini sudah bisa masuk sampai Rp 9 Miliar,” kata Wabup Lumajang Ir. Indah Amperawati.

Wabup sangat yakin dengan akan dimulainya sejumlah proyek di Jawa Timur pada bulan-bulan Juli permintaan akan pasir dari Lumajang akan terus meningkat. Karenanya, Wabup menyatakan keyakinannya jumlah Rp 37 Miliar itu akan bisa dicapai.

“Kita sudah menghitung secara detail. Pada bulan Juli dan seterusnya sejumlah proyek akan dimulai. Permintaan pasir dari Lumajang akan meningkat, karena ada sejumlah proyek yang didalamnya ada persyaratan untuk menggunakan pasir dari Lumajang. Itulah sebabnya kami yakin dengan target itu akan bisa dicapai sampai akhir tahun ini,” tegas Wakil Bupati Lumajang.

Disisi lain Wabup juga menyatakan, pengelolaan PAD dari sektor pertambangan pasir golong C, atau pasir bangunan ini tidak boleh ada kebocoran. Baik dari sisi pengelolaannya, maupun dari sisi pembayaran oleh para pemilik usaha tambang. Kedepan diharapkan penunggak pajak oleh pemilik ijin tambang tidak boleh terjadi.

“Kita punya daftarnya mereka yang agak nakal, ini akan kita tekan, agar semuanya berjalan dengan baik. Harus ada sanksi tegas bagi mereka yang menunggak pajak dari galian Golongan C di Lumajang,” tegasnya kemudian.


End of content

No more pages to load