Ketua LSM Bintara, Raden Ali Shodik / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Ketua LSM Bintara, Raden Ali Shodik / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES


Editor

A Yahya


Lembaga Swadaya Masyarakat Bintang Nusantara (LSM) Bintara kembali menuding adanya pungutan liar di sekolah SMP Negeri Kedungwaru 1 Kabupaten Tulungagung. Ketua LSM Ali Shodik dalam keterangannya mengungkapkan jika dirinya mendapat keluhan beberapa wali siswa yang merasa pengelolaan iuran sebesar  640 ribu rupiah menjelang perpisahan dikelola tidak transparan. 


"Per anak kena 640 ribu, diantaranya untuk perpisahan yang ditempatkan di Hotel Istana. Namun, meski ditempatkan di hotel mewah, para orang tua kecewa karena hanya di suguhi dengan snack dan air putih tanpa makan," kata Ali, Sabtu (22/06) siang

Selain kejanggalan untuk kegiatan perpisahan, dalam item yang dikeluhkan wali siswa adalah adanya iuran untuk pembelian komputer dan AC.
"Mereka para siswa ini kan mau lulus, masih di bebani iuran untuk komputer dan AC. Padahal sebentar lagi mereka meninggalkan sekolah," ungkapnya

Selain itu ada keperluan lain yang dikeluhkan sehingga total yang harus dibayar sebesar 640 ribu rupiah.
"Saya akan membuat surat protes ke dinas, hal semacam ini tidak bisa di diamkan, bahkan tadi saya dapat informasi untuk siswa kelas VII dan VII juga dikenakan biaya sebesar 400 ribu rupiah, tapi ini akan kita perjelas dulu," paparnya

LSM Bintara akan terus mengejar transparansi dari pihak sekolah dan komite, lantaran menurut keterangan wali siswa sebelum tarikan iuran semua wali siswa dikumpulkan yang dihadiri oleh kepala sekolah dan komite
"Terus akan kita tanyakan, untuk apa uang sebesar itu menjelang perpisahan," terangnya

Sementara itu, Kepala sekolah SMP Negeri 1 Kedungwaru Endah Uriani saat di konfirmasi mengatakan jika apa yang di sampaikan LSM Bintara itu tidak benar. Uang yang di tarik dari siswa melalui komite digunakan untuk kebutuhan siswa dari kelas 7 hingga kelas 9.

"Panjenengan dapat penjelasan dari mana itu? Sekilas saja itu untuk kebutuhan anak tersebut mulai kelas 7 sampai klas 9, seluruh kebutuhan tiga  tahun, jadi bukan hanya di kelas 9 saja," jelas Endah

Untuk memperjalas masalah itu, Endah meminta awak media datang ke sekolah untuk bertemu dengan dirinya bersama komite 
"maaf berita panjenengan (informasi kamu) cuma sepenggal, senin monggo kita ketemu bersama juga komite nggih," pinta Endah

Sementara itu, Dinas Pendidikan, kebudayaan Dan Olah Raga (Disbudpora) Kabupaten Tulungagung melalui Kepala bidang (Kabid) pembinaan SMP, Syaifudin Zuhri mengungkapkan selama pungutan dilakukan sesuai permen 75 tahun 2016 dari wali murid dan dikelola oleh komite tidak ada masalah 
"Jika itu dari wali murid dan dikelola oleh komite tidak apa-apa, (asal itu) sumbangan sukarela tanpa tekanan  (susutante)," kata Syaifudin Zuhri singkat 

 


End of content

No more pages to load