Dana Desa Capai Rp 70 Triliun, Inovasi Kades Ini Patut Ditiru Pemerintah Desa Lainnya

Aplikasi berbasis android sederhana e-lapor patut jadi contoh pemdes dalam maraknya laporan warga ke kepolisian mengenai dana desa. (Ist)
Aplikasi berbasis android sederhana e-lapor patut jadi contoh pemdes dalam maraknya laporan warga ke kepolisian mengenai dana desa. (Ist)

LUMAJANGTIMES, MALANG – Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun desa terus diperlihatkan melalui penambahan anggaran dana desa (DD) yang setiap tahunnya meningkat. Bahkan,  tahun 2019 ini, pemerintah menaikkan anggaran DD sekitar Rp 10 triliun lebih dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam berbagai kunjungan ke daerah. Jika  tahun 2015 besaran DD Rp 20 triliun, lantas naik drastis di tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun. Tahun  2017 dan 2018 lalu, DD masing-masing senilai Rp 60 triliun. Kini kembali meningkat menjadi Rp 70  triliun. 

Besarnya anggaran DD melalui rupiah murni inilah yang membuat Jokowi kerap mewanti-wanti pemerintah desa. "Semakin besar dananya, penggunaannya harus tepat sasaran dan tepat guna serta bermanfaat. Tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Dalam konteks tersebut, maka diperlukan berbagai terobosan dalam menerapkan transparansi oleh pemerintah desa. Tidak hanya dengan media papan informasi, tapi juga dengan mempergunakan aplikasi teknologi sederhana. Pasalnya,  kurang atau tidak transparannya keuangan dan kegiatan yang kerap menimbulkan persoalan.

Hal ini pula yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) yang tahun ini digerojok DD sekitar Rp 19 triliun. Khususnya di Kabupaten Malang yang dari awal DD dilaksanakan telah membuat beberapa kepala desa (kades) berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan. "Rata-rata kasus dugaan penyelewengan DD dilaporkan oleh masyarakat setempat. Baik langsung kepada kami (Inspektorat), kepolisian maupun kejaksaan," kata Tridiyah Maestuti, kepala Inspektorat Kabupaten Malang.

Tidak transparannya pengelolaan DD yang diduga kuat menjadikan warga sekitar melakukan pelaporan atas hal tersebut. Berbagai aplikasi seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang diwajibkan dipakai oleh pemerintah desa masih belum mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang sederhana dan bisa dibaca masyarakat secara umum.

"Kerja berkali-kali malahan. Manual dan sistem. Terus warga juga tidak bisa membacanya. Ini memang menjadi rawan kalau ada warga mempermasalahkan, seperti yang terjadi di beberapa desa lain," ujar salah satu kades yang enggan disebut namanya mengenai aplikasi Siskeudes tersebut.

Kondisi tersebut yang kerap menjadikan salah tafsir di tengah masyarakat desa. Ujungnya adalah saling lapor yang membuat persoalan menjadi panjang dan ranahnya tidak lagi berada di desa.

Hal tersebut yang dimungkinkan menjadi awal lahirnya sebuah inovasi dari seorang kepala desa di Kalimantan Timur  (Kaltim). Inovasi sederhana yang patut ditiru oleh pemerintah desa lainnya dalam kondisi-kondisi adanya penafsiran berbeda-beda dalam pengelolaan DD. 

Inovasi tersebut berupa  aplikasi sederhana berbasis android untuk mempermudah masyarakat melapor, baik mengenai kecurigaan penyelewengan penggunaan dana desa (DD) maupun hal lain yang dianggap tidak sesuai. Suwondo, mades Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kaltim, menyebut aplikasi tersebut sebagai  e-Lapor.

"Tujuan diciptakannya aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan berbagai peristiwa yang perlu segera diketahui, " ucap Suwondo seperti dilansir Antara.

Laporan masyarakat melalui aplikasi e-Lapor tersebut bisa mengenai adanya dugaan pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya, penyelewengan oknum desa, serta hal lainnya yang wajib mendapat respons segera.

"Warga nantinya tinggal unduh aplikasi. Instal, setelahnya ada menu 'buat laporan'. Tinggal klik dan isi, selesai. Kami  juga mempersiapkan operator khusus untuk e-Lapor. Sehingga jika ada laporan masuk, bisa cepat ditindaklanjuti," urai Suwondo.

Aplikasi e-Lapor patut ditiru oleh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Malang. Selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelola DD, aplikasi itu  juga sebagai bentuk membangun partisipasi langsung masyarakat dalam berbagai pembangunan yang ada.

Hal lainnya, apabila terdapat laporan warga yang tentunya belum bisa dipastikan kebenarannya, tidak langsung naik di tingkat kepolisian atau kejaksaan, tapi bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa.

"Menarik itu kalau diaplikasikan. Kami memang butuh aplikasi sederhana tapi mengena. Sehingga antara pemdes dan masyarakatnya bisa  berjalan bersama tanpa adanya saling curiga yang tidak berdasar. Apalagi ini zamannya internet dan telepon pintar. Apa-apa cepat menyebarnya," ungkap salah satu kades.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Yogi Iqbal
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top